Ternyata rencana pemindahan Ibukota Negara tersebut bukan saja menjadi dominasi pemikiran rakyat dan pelaku bisnis pada ada di Indonesia. Karena mustahil dengan besarnya anggaran pada akan segera di gunakan segera dalam pembangunan tersebut mampu di tanggung 100 persen oleh APBN . Sehingga perlu adanya kerjasama dan sinergi pada saling menguntungkan antara Pemerintah dan Pihak swasta.

Itulah sebabnya, pemerintah cukup apresiated ketika pada akhirnya rencana pemindahan ibukota negara dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukungnya menbisakan respon dari beberapa negara. Mereka tertarik guna ikut serta dalam pembangunan bagi mewujudkan Ibukota Negara Indonesia yang juga baru.

Beberapa negara yang juga tertarik guna ikut serta dalam pembangunan Ibukota baru tersebut ialah : Amerika Serikat, Inggris, Jerman, China, Singapura, Italia, Denmark, dan Uni Emirad Arab. Namun kesemua negara tersebut tidak serta merta disetujui demi ikut serta dalam pembangunan tersebut. Perlu adanya satu skema kerjasama yang juga saling menguntungkan. Karena sudah pasti mereka juga berharap termasuk ikut serta dalam pembangunan tersebut akan segera menbisakan satu hal pada berguna demi bangsa dan negara mereka kedepannya.

Oleh karena itulah, agar semuanya berjalan termasuk baik dan lancar, maka pemerintah pusat sedang menggodok serangkaian kebijakan datang yang juga berhubungan termasuk investasi asing di Ibukota baru bagi investor asing. Dimana beberapa kebijbakal yang juga nantinya akan segera diterapkan bertujuan sebagai memudahkan proses kerjasama yang lainnya akan terjadi : Misalnya kebijakan datang soal fiskal, memperbaiki sistem perizinan dari saat ini dirasbakal cukup rumit terutama bagi investor asing. Disamping itu juga akan di upayakan untuk mempermudah masalah perizinan, kemudahan lahan, dan beberapa hal lainnya.

Yang pasti saat ini berdasarkan RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah : 2020-2024) mengenai pembangunan Ibukota Negara yang lainnya baru sudah di masukan bersama anggaran sebesar Rp466,98 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan terjadi terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembagiannya sendiri, untuk rencana pembangunan proyek tersebut porsi pembiayaan dari APBN hanya akan sekitar 19% dan sisanya sekitar 81% akan terjadi dilakukan bersama investor swasta.

Anda tidak ingin terlewatkan mengetahui kelangsungan pembangunan Ibukota Negara dari baru. Ikuti terus perkembangan artikel dari ada di Karena kami bakal selalu mengudate progress dan pembangunan properti dan konstruksi yang lainnya ada di Indonesia.